Dari Resolusi Jihad Melawan Penjajah, Menuju Hegemoni Santri di Era Teknologi Global

Bulan Oktober dalam historiografi Indonesia bukan sekadar penanda waktu di kalender, melainkan ruang pembuktian di mana ideologi kebangsaan dan teologi agama melebur menjadi satu kekuatan pertahanan eksistensial. Membaca Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dan Resolusi Jihad (22 Oktober 1945) secara terpisah adalah sebuah kecacatan historis. Keduanya merupakan satu rantai DNA: yang satu merumuskan gagasan bangsa, yang lain mempertaruhkan nyawa agar gagasan itu tidak mati.

Pada 1928, para pemuda menyepakati sebuah fiksi politik revolusioner bernama “Indonesia” dengan tiga pilar: tumpah darah, bangsa, dan bahasa yang satu. Sumpah Pemuda adalah tahap penciptaan eksistensi. Dalam kacamata Islam, pembentukan kesadaran berbangsa ini mengejawantahkan prinsip Lita’arafu (saling mengenal dan bekerja sama) dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun, ikrar tidak cukup untuk menahan peluru. Ketika kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung diancam oleh pendaratan militer Sekutu (AFNEI) dan NICA pada Oktober 1945, Republik ini tidak memiliki kapasitas logistik dan militer yang rasional untuk menang. Nasionalisme berada di ambang kehancuran.

Menghadapi jalan buntu militer, Presiden Soekarno melakukan manuver strategis dengan meminta fatwa kepada Rois Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Pertanyaannya mendasar: apa hukum membela negara bangsa (Darul ‘Ahdi) yang bukan negara Islam (Darul Islam)? Jawaban dari para kiai se-Jawa dan Madura pada 22 Oktober 1945 meruntuhkan batas antara kewajiban negara dan agama. Resolusi Jihad menetapkan bahwa membela Tanah Air dari penjajah adalah fardhu ‘ain (kewajiban mutlak individu) bagi setiap Muslim dalam radius 94 kilometer dari kedudukan musuh.

Fatwa ini adalah manifestasi konkret dari doktrin Hubbul Wathan Minal Iman (Cinta tanah air sebagian dari iman). Ulama NU menetapkan bahwa kedaulatan negara (hifzh al-dawlah) adalah prasyarat mutlak berjalannya perlindungan agama (hifzh al-din) dan nyawa (hifzh al-nafs). Resolusi Jihad 1945 adalah “senjata teologis” yang menjawab Sumpah Pemuda 1928. Agama turun gelanggang bukan untuk membajak nasionalisme, melainkan menjadi perisai paling mematikan untuk melindunginya.

Namun, tantangan terbesar kita hari ini adalah gagalnya umat membaca pergeseran zaman. Kita berhenti pada seremonial. Musuh eksistensial bangsa ini pada abad ke-21 bukan lagi serdadu Belanda, melainkan ketertinggalan ilmu pengetahuan, kebodohan struktural, dan hegemoni teknologi global. Penjajahan hari ini tidak berwujud agresi militer, tetapi berwujud algoritma yang mengendalikan perilaku belanja kita, kecerdasan buatan yang mengancam mengambil alih pekerjaan, dan platform asing yang mengeksploitasi data kita sebagai komoditas.

Di sinilah makna “Jihad Santri” menuntut reaktualisasi yang brutal. Jika santri 1945 mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan teritorial, maka santri dan pemuda hari ini harus merebut kedaulatan intelektual dan teknologi. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi konsumen pasif yang sekadar memakai aplikasi, membeli barang dari luar, dan membebek pada tren global. Menguasai logika dasar sains, memahami cara kerja dunia digital, dan membangun kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar pilihan karir, melainkan bentuk pertahanan negara.

Dalam tradisi fiqh, terdapat kaidah dasar: Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib (Jika suatu kewajiban tidak dapat terwujud secara sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib). Jika menjaga martabat bangsa adalah wajib, dan hari ini martabat itu hanya bisa dijaga melalui keunggulan teknologi dan ekonomi, maka menguasai ilmu pengetahuan dan sains terapan hukumnya berubah dari fardhu kifayah (kewajiban kolektif) menjadi kewajiban yang sangat mendesak. Al-Qur’an dalam Surah Al-Anfal ayat 60 memerintahkan umat untuk mempersiapkan kekuatan maksimal (ma istatha’tum min quwwah) untuk menggentarkan musuh. “Kekuatan” hari ini adalah pusat data, infrastruktur jaringan, kecerdasan komputasi, dan literasi finansial.

Mewarisi semangat Sumpah Pemuda dan Resolusi Jihad tidak cukup dibuktikan dengan memakai atribut masa lalu saat upacara. Semangat itu dibuktikan saat kita membedah titik buta kemalasan kita sendiri. Saat kita berhenti mencari alasan dan mulai mempelajari keterampilan baru yang memiliki nilai tukar di pasar global. Saat para pemuda dan santri mampu merumuskan solusi atas masalah nyata di masyarakat—mulai dari efisiensi ekonomi desa, pengelolaan jaringan komunikasi mandiri, hingga menciptakan alat dan sistem yang mempermudah hidup banyak orang.

Oktober adalah monumen sinergi antara kesadaran rasional kaum muda dan kepatuhan spiritual kaum santri. Keduanya membuktikan bahwa keislaman yang mendalam akan melahirkan kebangsaan yang kokoh, dan kebangsaan yang rasional membutuhkan fondasi spiritual yang tangguh. Sumpah Pemuda adalah ikrarnya, dan Resolusi Jihad adalah darah yang ditumpahkan untuk ikrar tersebut. Tugas generasi hari ini adalah memastikan darah itu tidak terbuang sia-sia oleh kepicikan berpikir dan ketidakmampuan kita beradaptasi di era global.

Referensi:

• • Dalil Al-Qur’an: QS. Al-Hujurat: 13 (Konsep penciptaan berbangsa dan bersuku sebagai fondasi pengakuan dan kerja sama identitas).
  • Dalil Al-Qur’an: QS. Al-Anfal: 60 (Perintah mempersiapkan kekuatan maksimal, direaktualisasikan oleh ulama kontemporer sebagai penguasaan sains dan teknologi untuk kedaulatan).

• Kaidah Fiqh: Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib (Menjadi dasar kewajiban menguasai instrumen modern untuk mewujudkan kewajiban menjaga kedaulatan negara).
• Perspektif Ulama/Tradisi NU: Hubbul Wathan Minal Iman (Cinta tanah air sebagian dari iman), dipelopori oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahab Chasbullah.
• Bahtsul Masail / Fatwa Sejarah: Teks Asli Resolusi Jihad NU (Surabaya, 22 Oktober 1945), yang mengikat pertahanan negara ke dalam hukum Fardhu ‘Ain.